MK Putuskan UU Ciptakerja Inkonstitusional Bersyarat, Dalam 2 Tahun Pemerintah Harus Perbaiki


0

JAKARTA, Bantenhariini – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dan memerintahkan pemerintah serta DPR untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. MK meminta agar UU tersebut diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, Kamis (25/11/2021).

Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Meski demikian, MK menilai pembentukan UU tersebut tak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

“Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” tegas Anwar.

Selain itu, MK juga memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Ciptaker.

“Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata dia.

Menanggapi putusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK itu. Dia menyatakan pemerintah akan melaksanakan putusan UU Nomor 11 Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.

“Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU 11/2020 Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK dimaksud,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, dalam putusan MK disebutkan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu yang ditetapkan MK, yakni paling lama 2 tahun.

“Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” kata dia. (red)


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *