BANTENHARIINI.ID – Potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kalimat “gaji guru naik 300 persen” menjadi perbincangan luas di media sosial. Cuplikan tersebut memunculkan berbagai respons mulai dari meme, video editan, hingga komentar satir yang kemudian berkembang menjadi narasi bahwa pemerintah memberikan harapan yang tidak sesuai kepada kalangan guru.
Namun jika melihat rekaman pidato secara utuh, Presiden langsung mengoreksi ucapannya dan menjelaskan bahwa kenaikan yang dimaksud berkaitan dengan penghasilan hakim.
Koreksi dilakukan secara terbuka dalam forum resmi sehingga peristiwa itu dinilai lebih sebagai kesalahan penyebutan spontan atau slip of the tongue, bukan perubahan ataupun kekeliruan kebijakan pemerintah.
Pengamat Sebut Salah Ucap Tidak Mengubah Substansi Kebijakan
Pengamat komunikasi politik, Fauzan, menilai masyarakat perlu membedakan antara kesalahan verbal saat berbicara dengan arah kebijakan negara.
Menurutnya, kekeliruan penyebutan dalam pidato panjang merupakan hal yang dapat terjadi, terlebih ketika membahas banyak agenda pemerintahan sekaligus.
“Yang penting bukan hanya kesalahan ucapnya, tetapi bagaimana respons setelah itu terjadi. Dalam kasus ini koreksi dilakukan langsung di forum terbuka sehingga publik bisa melihat prosesnya secara jelas,” ujar Fauzan.
Ia menilai substansi utama pidato tetap berkaitan dengan reformasi hukum, penguatan institusi negara, dan peningkatan kesejahteraan aparatur.
Fauzan juga mengingatkan bahwa viralnya potongan video pendek tanpa konteks berpotensi mengalihkan perhatian publik dari isi pidato secara keseluruhan.
Fenomena Slip of the Tongue Pernah Terjadi di Sejumlah Negara
Kesalahan penyebutan dalam pidato resmi disebut bukan hal baru di dunia politik internasional.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah salah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan nama lain sebelum akhirnya melakukan koreksi.
Peneliti senior Citra Institute, Efriza, mengatakan kekeliruan verbal tidak otomatis dapat dimaknai sebagai kesalahan kebijakan.
“Publik perlu melihat konteks secara utuh. Bila kesalahan langsung dikoreksi dan tidak mengubah keputusan negara, maka itu berbeda dengan kebijakan yang memang keliru sejak awal,” kata Efriza.
Ia menilai diskursus publik sebaiknya lebih diarahkan pada isi kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.
Program Guru Dinilai Tetap Berjalan Meski Video Viral
Narasi yang berkembang bahwa pemerintah memberikan “harapan palsu” kepada guru juga dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada.
Pemerintah masih menjalankan berbagai program di sektor pendidikan seperti penataan guru melalui skema PPPK, penyaluran tunjangan profesi, bantuan insentif bagi guru non-ASN, hingga revitalisasi sekolah.
Pengamat media Moh Gunawan menyebut polemik video viral tidak seharusnya mengaburkan berbagai program yang masih berjalan.
“Program untuk guru tetap berjalan. Ada PPPK, tunjangan profesi, bantuan insentif hingga peningkatan fasilitas pendidikan. Karena itu masyarakat perlu melihat gambaran yang lebih luas,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi kesejahteraan guru sebaiknya dilakukan berdasarkan implementasi program dan capaian kebijakan, bukan hanya berdasarkan potongan video yang viral.
Reformasi Hukum Jadi Inti Pidato Presiden
Dalam pidato yang sama, Presiden menjelaskan bahwa peningkatan penghasilan hakim diarahkan untuk memperkuat integritas lembaga peradilan.
Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari agenda reformasi hukum agar aparat penegak hukum memiliki kesejahteraan yang memadai dan tidak rentan terhadap praktik penyimpangan.
Selain isu peradilan, Presiden juga membahas capaian ekonomi nasional, penguatan kemandirian bangsa, serta arah pembangunan pemerintahan ke depan.
Namun sebagian isi pidato itu dinilai kurang mendapat perhatian karena ruang digital lebih banyak dipenuhi pembahasan terkait momen salah sebut yang viral.
Literasi Informasi Dinilai Penting di Tengah Konten Viral
Akademisi media digital Suswinda Ningsih menilai masyarakat perlu meningkatkan literasi informasi agar tidak mudah mengambil kesimpulan hanya dari potongan video.
Menurutnya, konten singkat memang lebih cepat menyebar dan mudah mendapatkan interaksi tinggi di media sosial.
“Masyarakat perlu melihat konteks lengkap sebelum membentuk opini. Potongan video tanpa keseluruhan isi dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dari maksud sebenarnya,” jelas Suswinda.
Ia juga menilai koreksi langsung yang dilakukan Presiden menunjukkan keterbukaan dalam komunikasi publik.
Perdebatan mengenai salah sebut kenaikan gaji guru pun dinilai perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh. Fokus utama pidato tetap berada pada penguatan reformasi hukum, peningkatan kualitas tata kelola negara, serta agenda pembangunan nasional.***
0 Comments