SERANG, bantenhariini.id — Menjelang tahun anggaran 2027, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, menyampaikan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026.
Dari capaian pembangunan jalan yang sudah mencapai 80 persen, hingga masalah penyerapan anggaran yang kerap tertumpuk di akhir tahun.
Politisi Fraksi Demokrat ini menjelaskan bahwa pada APBD Murni 2026, alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur jalan memang terbatas, berada di kisaran Rp70 miliar hingga Rp90 miliar.
Meski demikian, angka tersebut tetap membantu Pemerintah Kabupaten Serang dalam menyelesaikan prioritas pembangunan di daerah.
“Secara umum pembangunan jalan di Kabupaten Serang sudah mencapai sekitar 80 persen dan kondisinya cukup baik. Ini tentunya juga berkat kelanjutan pembangunan dari periode-periode sebelumnya,” ungkap Anas, Sabtu, (31/10/2026).
Artinya, lanjut Anas, tantangan ke depan bukan lagi membangun jalan baru secara besar-besaran, melainkan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang sudah ada, khususnya jalan desa dan jalan kampung yang belum terjangkau.
Infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi perhatian seperti perluasan dan perbaikan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong, serta penanganan sistem drainase dan saluran air.
Secara khusus, Anas juga menyoroti kondisi jembatan di daerah pemilihannya, Kecamatan Kragilan dan sekitarnya. Banyak jembatan yang dinilai sudah memerlukan perhatian segera, baik untuk diperluas maupun diperkuat agar aman dilalui warga.
“Di wilayah Kragilan dan sekitarnya, banyak jembatan yang harus segera diperbaiki, diperluas, dan dipelihara. Ini menjadi prioritas yang kami dorong agar masuk dalam perencanaan tahun depan,” tegasnya.
Satu catatan penting yang disampaikan Anas adalah kebiasaan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang kerap ditumpuk di akhir tahun. Hal ini dinilai tidak efektif dan berisiko tinggi.
“Jangan sampai kegiatan-kegiatan murni ini didorong di bulan Agustus-September. Kita melihat di 2026 ini jangan dipepet ditaruh di ujung semua. Menurut kita ini tidak efektif,” jelasnya.
“Artinya kegiatan bisa kena lumpuh, konsentrasi dan hambatan pasti ada secara cuaca maupun secara teknis. Nanti bisa terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kita,” sambungnya.
Atas dasar evaluasi tersebut, Komisi IV telah menyampaikan teguran dan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Menururtnya, mereka telah menyepakati perbaikan jadwal pelaksanaan untuk tahun anggaran mendatang. Yakni penyelesaian proses lelang Februari–Maret 2027, serta pelaksanaan kegiatan mulai berjalan Maret–April 2027.
Dengan demikian, kegiatan pembangunan tidak lagi dikebut di akhir tahun, melainkan tersebar sejak awal tahun sehingga hasilnya lebih maksimal dan tahan lama.
Anas menegaskan bahwa tahun 2027 akan lebih difokuskan pada pemeliharaan jalan desa dan jalan kampung, perbaikan dan perluasan jembatan, penanganan gorong-gorong dan drainase, hingga percepatan proses lelang agar kegiatan berjalan lebih awal.
“Kita sudah punya jalan yang cukup baik. Sekarang giliran kita menjaganya, sekaligus melengkapi infrastruktur penunjangnya. Semoga kesepakatan ini benar-benar dijalankan sehingga pembangunan di Kabupaten Serang semakin lancar dan tepat sasaran,” tandasnya. (Red/ Roy)
0 Comments