SERANG, bantenhariini.id — Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mengungkapkan bahwa di sejumlah desa di wilayah kerjanya, masih banyak warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak, khususnya mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Bahkan di Kecamatan Kragilan, praktik buang air besar (BAB) di sawah atau dikenal warga setempat sebagai “modol di kebon” (dolbon) masih banyak ditemukan hingga saat ini. Fakta memprihatinkan ini terungkap dari peninjauan langsung anggota dewan ke lapangan.
Anas mengaku rutin turun ke lapangan setiap akhir pekan. Ia menjelaskan, permasalahan sanitasi ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah.
“Masih ada yang tidak punya MCK. Makanya di desa-desa yang saya kunjungi itu ada daerah yang tidak punya MCK. Masih banyak kita temuin di Kecamatan Kragilan. Mereka buang ininya di sawah, masih dolbon,” ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (21/10/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Anas tidak tinggal diam. Politisi Fraksi Demokrat ini berinisiatif membantu penyediaan MCK secara personal, sekaligus mengajak RT, RW, pemuda, dan warga untuk bergotong royong membangunnya.
Langkah tersebut diambil sementara sebelum program resmi dari pemerintah daerah tersedia.
“Agar nanti RT, RW, pemuda, dan warganya membangun secara swadaya. Walaupun MCK-nya saya siapkan. Ini nanti saya akan bawa ke Dinas Perkim untuk dibahas dan dikaji, bahkan kalau bisa direalisasikan dengan anggaran,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang ini.
Saat ini baru beberapa titik yang telah dibantu, namun pendataannya masih terus dilakukan untuk memetakan keluarga mana saja yang paling membutuhkan dan belum tercover program dinas.
Selain masalah sanitasi, Anas juga menyoroti realitas di lapangan terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Serang.
Program ini memang sudah berjalan, namun di lapangan ditemukan sejumlah kendala mendasar.
“Program RTLH ini kan baik. Namun realitas di lapangan, anggarannya cuma 25 juta rupiah satu titiknya. Dengan kondisi material yang cukup mahal sekarang, itu enggak kebangun,” tegas Anas.
Beberapa permasalahan yang ditemukan anggota legislatif cukup krusial di lapangan antara lain anggaran RTLH terbatas, fasilitas sanitasi terabaikan, penerima bantuan RTLH nombok biaya, rumah ambruk belum ditangani, hingga status lahan menjadi kendala.
“Ada rumah yang sudah ambruk, bukan tidak layak lagi tapi sudah hancur. Tiba-tiba pas hujan hancur. Untung orangnya selamat,” kata Anas menceritakan.
Anas menjelaskan bahwa pengajuan RTLH memang jumlahnya cukup banyak, namun proses verifikasi dan validasi dilakukan secara ketat agar benar-benar tepat sasaran.
Ia sendiri menyempatkan waktu setiap Sabtu dan Minggu untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) guna memastikan apa yang dirasakan warga langsung tersampaikan.
“Setiap hari Sabtu Minggu itu saya turun ke dapil mengecek permasalahan di kampung dan desa. Pengajuannya memang banyak, tapi yang saya ajukan itu yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saya juga datang ke lokasi pembangunan untuk memastikan bantuan itu benar-benar sampai dan dibangun dengan baik,” jelasnya.
Anas berharap dengan masukan langsung dari lapangan ini, Pemkab Serang dapat meninjau ulang besaran anggaran RTLH agar lebih memadai sekaligus menyusun program khusus penyediaan MCK bagi warga yang belum memiliki akses sanitasi layak. Karena setiap warga berhak tinggal di rumah yang sehat dan aman. (Red/ Roy)
0 Comments