Serang, Bantenhariini.com – Partai Demokrat Banten menyerahkan hasil surveinya kepada DPRD Provinsi Banten, agar bisa ditindaklanjuti pihak eksekutif dan legislatif. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua Bapilu DPD Demokrat Banten, Azwar Anas kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten, Kamis (28/3).
Penyerahan hasil survei sebagai bentuk perhatian dari Partai Demokrat terhadap roda pemerintahan Provinsi Banten, agar tetap on the track, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pada saat pencalonannya dulu, dalam mewujudkan masyarakat Provinsi Banten yang cerdas, sejahtera dan berahklatul karimah.
Ketua Bapilu DPD Demokrat Banten, Azwar Anas mengatakan, maksud dan tujuan penyerahan hasil survei yang dilakukan lembaga Voxpol Centre dan yang pernah dirilis oleh DPD Partai Demokrat Banten beberapa waktu lalu itu adalah bagian dari upaya partai dalam menggiring roda pemerintahan Provinsi Banten agar lebih baik lagi.
Menurutnya, penyerahan hasil survei lebih kepada sebagai bahan acuan dan koreksi kepada Pemprov Banten, serta bisa menjadi bahan masukan ke depan kepada Pemprov Banten sendiri, sebagaimana diketahui, DPRD Banten juga memiliki andil penting dalam menyusun serta mengawasi perkembangan pemerintahan Pemprov Banten, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentikan masyarakat luas.
Anas menjelaskan, Pemprov Banten juga tidak hanya ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, DPRD Banten juga merupakan bagian dari roda penggerak pemerintahan di Provinsi Banten.
“Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita (Demokrat-red), bisa menyerahkan hasil survei yang pernah kita rilis kemarin, agar bisa dijadikan bahan koreksi bagi Pemprov Banten, dalam mengantarkan Provinsi Banten, agar bisa tetap di jalurnya, dalam mengantarkan masyarakat Banten yang berkeadilan dan makmur, sesuai RPJMD Banten,” kata Anas.
Menurutnya, meski Gubernur Banten, Wahidin Halim tidak lain merupakan ketua majelis pertimbangan daerah Partai Demokrat sendiri. Namun, hal itu tidak lantas membuat Partai Demokrat menjadi acuh terhadap kondisi yang terjadi saat ini, khususnya yang dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten sendiri.
Seperti diketahui sebelumnya, DPD Partai Demokrat pernah merilis, selama dua tahun kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, hanya 35,7 persen masyarakat saja yang merasa puas. Sedangkan yang merasa tidak puas, sebesar 39,3 persen.Sangat tidak puas 2,0 persen, sangat puas 2,2 persen, dan tidak menjawab 20,8 persen.
Metode penelitian dengan melibatkan 2.500 respondent dengan metode multistage random sampling, dan margin of error dua persen, Ada tiga point yang menonjol, pertama memgenai sulitnya mencari lapangan pekerjaan sebesar 31.5 persen. Kedua, harga kebutuhan pokok mahal sebesar 30.6 persen. Ketiga, jalan raya rusak atau tidak memadai 9,4 persen.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati mengatakan, paska dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada tahun 2017 kemarin itu, dengan hasil survey yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat itu masih terbilang wajar.
Menurutnya, dengan indeks angka kepuasan masyarakat Banten terhadap roda pemerintahan yang ada saat ini itu, yang hanya mencapai 35,7 persen saja, lumrah untuk diyerimah, bahkan cukup baik pada tahun pertama kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy bersama DPRD Banten dalam menggerakan roda pemerintahan.
“Lumrah, bahkan terbilang cukup baik pada tahun pertama kepemimpinannya,” katanya.
Pada sisi lain, lanjut pria yang akrap dengan sebutan cak Nawa itu mengatakan, kesulitan yang dialami oleh masyarakat di Provinsi Banten sendiri, seperti sulitnya untuk mendaoatkan pekerjaan itu sendiri, kata dia, sebetulnya tidak hanya menjadi urisan Pemprov Banten sendiri saja. Namun, terdapat juga andil dari Pemerintah Kabupaten Kota lainnya, serta pemerintah pusat dalam menyediakan lapangan kerja.
“Namun, karena masyarakat tahunya Provinsi Banten saja, makanya jadi begitu. Padahal, anda kewenangan Kabupaten dan Kota, serta pemerintah pusat juga,” katanya.(FEB).
0 Comments