PANDEGLANG, bantenhariini.com – Sebuah Shelter Darurat Tsunami yang dibangun di tengah-tengah Pasar Labuan Kabupaten Pandeglang, terlihat tidak berfungsi. Padahal gedung yang dibangun oleh Kementerian PU tersebut menghabiskan dana APBN tahun 2014 sebesar Rp18 Milyar. Hampir setiap hari, shelter tersebut dimanfaatkan pengemudi angkutan kota untuk memarkirkan kendaraan mereka. “Masyarakat digegerkan oleh pernyataan BPPT yang menyebutkan adanya potensi tsunami di Kabupaten Pandeglang. Mestinya shelter tersebut menjadi salah satu harapan bagi warga pesisir Pandeglang,” ujar Uday Suhada , Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP).
Menurut Uday, mestinya shelter itu hadir dengan segala fasilitas teknologi canggih yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun kini bangunan itu kini mangkrak karena dugaan korupsi dan kasusnya sedang ditangani Kejati Banten. “Dengan mangkraknya pembangunan shelter tersebut, kami mendesak Kementerian PU Republik Indonesia untuk memberikan solusi untuk penyelesaiannya,” kata Uday.
ALIPP juga mendesak Kejati Banten untuk segera menuntaskan kasus ini. “Warga pesisir di Pandeglang, Lebak, Cilegon, Serang, Tangerang perlu meningkatkan kewaspadaan. Namun kita tidak boleh panik. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan prediksi BPPT itu terjadi,” ungkap Uday. (Anda)
0 Comments