Tuntut Kenaikan UMK, SPN : Mogok Produksi Adalah Jalan Terakhir


SERANG, Bantenhariini – Ribuan buruh melakukan aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu (24/11/2021). Aksi itu dilakukan untuk mengawal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Intan Indria Dewi mengatakan, buruh tidak menginginkan UMK tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya yang hanya naik 1,5%.

“Dan kita mengkhawatirkan UMK [tahun 2022] ini tidak jauh juga naiknya dengan UMP Provinsi Banten. 40 ribu itu tidak berarti apa-apa untuk UMK kita,” ujar Intan, menyinggung keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim yang hanya menaikkan UMP tahun 2020 sebesar 1,63% atau Rp40 ribu.

Lebih lanjut, Intan menuturkan, Rapat Pleno yang diikuti Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan pemerintah yang diwakili Disnaker yang berlangsung hari itu juga berakhir dengan aksi walkout yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Banten.

Ia menyebut, APINDO dan pemerintah bersikukuh menggunakan formula dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) saja. Sebab hal itu akan membuat UMK di seluruh kabupaten/kota tidak naik.

Pihaknya masih mengupayakan usulan besaran persentase kompromis yang bisa diterima baik oleh seluruh buruh. Selain itu, aksi serupa pun akan mereka lakukan kembali untuk mengawalan Dewan Pengupahan.

“Mogok produksi atau mogok daerah adalah salah satu upaya terakhir yang akan kita lakukan jika tuntutan buruh di Provinsi Banten tidak dipenuhi oleh APINDO maupun pemerintah. Itu akan kita lakukan serentak di seluruh Provinsi Banten,” imbuhnya. (red) 


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *