PPDB Menuai Masalah, Wacana Sekolah Metaverse PJ Gubernur Banten Terlalu Melangit


SERANG – Rencana Pemprov Banten menerapkan konsep sekolah metaverse di 14 SMA dinilai terlalu melangit. Ketua Umum Banten Law Society, Sopani Sky mengatakan PJ Gubernur Banten Al Muktabar kurang tahu kondisi wilayah Banten seutuhnya.

Ia menilai, dunia digital berperan penting dalam mempercepat akses informasi berkaitan dengan materi pembelajaran. Namun, dalam mengimplementasi pendidikan karakter tidak bisa mengandalkan cara virtual, guru harus melaksanakan pembelajaran secara langsung dengan siswa disekolah.

“Metaverse memang baik, namun dunia pendidikan belum efektif menerapkan pembelajaran online karena banyak kekurangan atau hambatan yang dihadapi guru dan siswa,” kata Sopani Sky, Kamis (14/7/2022).

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, sekolah metaverse menjadi solusi adanya keterbatasan data tampung kursi di SMAN maupun SMKN.

Bahkan, Muktabar menyatakan skolah metaverse akan dilakukan uji coba di 14 SMAN yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai pada masa tahun ajaran ini.

“Metaverse itu menggunakan layanan jaringan 5G apakah Banten sudah siap?

Dan tentunya semua tahu banten itu khususnya wilayah Lebak, Pandeglang dan beberapa daerah khususnya yang berada diwilayah pedalaman atau pegunungan itu sangat susah soal jaringan sampai hari ini,” ucap Sopani Sky.

Selain itu, Sky mencontohkan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 Banten, yang di lakukan secara online pun masih dipenuhi masalah.

Diantaranya masalah jaringan hingga kekeliruan link pendaftaran PPDB. Selain itu, sejumlah atlet berprestasi yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten pun banyak yang tidak masuk di SMA/SMK negeri. Bahkan mereka dikabarkan pindah ke luar daerah.

“Terlebih apakah para pengajar sudah siap atau sudah dilatih cara penggunaan dan bagaimana mengoprasikan alat tersebut? Kami sarankan Pak Al agar mengkaji ulang soal sekolah metaverse agar tidak menghambur-hamburkan anggaran,” pungkasnya.

Diketahui, hingga kini pemerintah pusat belum memberikan lampu hijau terkait wacana sekolah metaverse. Oleh karenanya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Mochammad Tranggono mengatakan, sebagai gantinya diadakan 14 SMAN terbuka yang tersebar di delapan kabupaten dan kota dengan menerapkan sekolah jarak jauh.

“Belum bisa diizinkan (Kemendikbud) sekolah metaverse. Akhirnya kami lakukan kembali menerapkan sekolah jarak jauh sesuai Permendikbud nomor 119 tahun 2014,” kata Mochammad Tranggono. []


0 Comments

Your email address will not be published.