SERANG, bantenhariini.com – Dihentikannya program car free day karena terbatasnya anggaran yang menuai pro dan kontra, membuat Wali Kota Serang, Syafrudin, menjanjikan anggaran pada APBD Perubahan 2019. Syafrudin menilai, program car free day harus tetap ada, karena itu adalah janji 100 kerja Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang dalam menghidupkan Ekonomi Kerakyatan.
“Car free day akan saya anggarkan di APBD Perubahan 2019 ini, sebagai pengawal kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Makannya saya janji untuk selalu ada program car free day,” ungkap Syafrudin saat ditemui di Kesultanan Banten, dalam acara Seba Besar Negeri Kota Serang, Selasa (18/6).
Syafrudin juga mengaku, heran dengan dihapuskannya program car free day oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, dengan alasan terbatas anggaran. “Sekali lagi, makanya saya siap menganggarkan dalam APBD Perubahan 2019. Ini harus tetap ada, jangan sampai hilang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I, DPRD Kota Serang, Uhen Juhaeni bersepakat, bahwa program ini diberhentikan karena tidak berfungsi. “Car free day-nya sekarang dipakai untuk jualan dan tidak berfungsi. Saya sepakat dihentikan untuk dievaluasi,” kata Uhen saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
Mestinya, kata Uhen, car free day dilihat dari tujuannya. Jika car free day ini diberhentikan karena keterbatasan anggaran, itu salah. “kalau melihat anggaran salah banget. Karena program car free day ini belum terlihat progresnya,” kata Uhen.
Menurutnya, dalam program tersebut yang terlihat itu pedagang yang ada di car free day. Sehingga memindahkan pedagang dari pasar yang terelokasi atau pendatang baru menjadi tempat berjualan. “Jadi bukan car free day, tapi jadi pasar kaget. Alasan saya bukan kepada anggaran, tapi lebih kepada bagaimana menyiapkan program antar OPD,” tegasnya.
Lanjut Uhen, seharusnya car free day tersebut di dorong bukan saja oleh DLH, akan tetapi semua OPD seperti Dispora, Dishub, Satpol PP dan Perkim. “OPD-nya tidak kreatif, meskinya ada beberapa OPD yang bertanggung jawab. Yang penting adalah leadernya DLH untuk berkoordinasi dengan beberapa OPD. Jual program dong, jangan jual lapak,” tandasnya. (FEB)
0 Comments