SERANG, Bantenhariini.id – Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Serang tengah menjadi sorotan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, secara terbuka mengkritik lemahnya koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Kritik ini mencuat menyusul munculnya penambahan anggaran DPUPR sebesar Rp73 miliar secara tiba-tiba tanpa melibatkan pembahasan di tingkat fraksi maupun Banggar. Komunikasi yang Terputus Azwar Anas menyebutkan bahwa pola komunikasi yang terbangun saat ini adalah yang terburuk selama ia menjabat. Ia menyayangkan sikap eksekutif yang seringkali mengambil langkah strategis tanpa melibatkan pimpinan DPRD secara maksimal.
“Saya menyampaikan secara jujur, komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Serang kurang terbangun baik. Bahkan, baru kali ini saya melihat Ketua DPRD sangat jarang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penting Pemda,” ujar Azwar di Serang, Kamis (28/1/2026).
Dampak pada Kebijakan Publik Akibat lemahnya komunikasi ini, banyak program yang diusulkan pemerintah dinilai tidak memiliki urgensi bagi masyarakat, seperti pengadaan alat pengering sampah di saat daerah sedang darurat banjir.
“Karena komunikasinya tidak jalan, program yang muncul jadi tidak nyambung dengan kebutuhan warga. Jangan sampai ujuk-ujuk muncul (anggaran) seperti sembunyi-sembunyi. Ini yang membuat kita (DPRD) harus bersikap vokal,” tegasnya.
Ajakan Rekonsiliasi Pasca-Pilkada Azwar menduga hambatan komunikasi ini terjadi akibat sisa-sisa kontestasi politik masa lalu yang masih dibawa ke ranah birokrasi. Ia mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat Kabupaten Serang jauh lebih besar daripada ego politik kelompok.
“Butuh kelonggaran dan keikhlasan. Proses politik Pilkada yang sudah berlalu, sudahlah. Jangan dibawa-bawa ke pemerintahan sekarang karena itu menciptakan gap (jarak),” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ia menekankan bahwa DPRD hadir bukan sebagai oposisi yang sekadar mencari kesalahan, melainkan sebagai penyeimbang (check and balances).
“Masukan kami jangan dianggap tidak suka atau oposisi. Kami ingin harmonisasi agar masukan dari masyarakat bisa tersampaikan dengan baik kepada pemerintah,” tutupnya.
0 Comments