JAKARTA, Bantenhariini – Menanggapi maraknya dugaan dalam seleksi tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Luqman Hakim meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lakukan audit forensik sistem dan perangkat yang digunakan dalam seleksi tes tersebut.
“Pemerintah melalui. BSSN perlu lakukan audit forensik terhadap seluruh sistem yang digunakan dalam seleksi dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengetahui di mana dan komputer mana saja yang digunakan peserta ada remote access diunduh dan jejak digital peserta lakukan kecurangan,” kata Luqman di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
BACA JUGA : CPNS 2021 Banyak Indikasi Kecurangan, Ombudsman : Harus Ada Perbaikan
Hal itu dikatakannya terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Dia mengaku jengkel dengan kejadian seleksi CASN dengan penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) bisa dibobol dengan cara yang sederhana, bukan dengan menjebol sistem keamanan. Menurut dia, berdasarkan penjelasan BSSN dalam RDP Komisi II DPR dijelaskan bahwa kecurangan tes dilakukan dengan mengunduh aplikasi remote access pada komputer yang digunakan yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam tes tersebut.
“Misalnya orang yang punya akses masuk ke ruangan yang di dalamnya terdapat komputer yang digunakan untuk tes, lalu mengunduh remote access sehingga dapat terhubung dengan perangkat komputer di luar. Ketika sudah terkoneksi maka orang dengan menggunakan komputer di luar bisa mengerjakan soal tes CPNS,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pihaknya segera membentuk panitia kerja (panja) seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2021 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kecurangan yang terjadi. “Komisi II segera membentuk panja, panitia kerja seleksi CPNS yang bekerja langsung turun ke bawah,” kata ujarnya.
Selanjutnya, Komisi II akan bersurat meminta izin kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Apabila surat rekomendasi telah diturunkan, panitia kerja pun segera melaksanakan tugasnya.
Seperti yang diketahui, ditemukan dugaan kecurangan dalam tes SKD CPNS. BKN mengungkapkan terdapat indikasi kecurangan dalam seleksi itu di beberapa titik lokasi yang mencapai 225 kasus. (red)
0 Comments