bantenhariini.id – Jokowi dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024, hari ini Minggu (20/10/2019). Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya tentang akses kontrasepsi.
Salah satu harapan disuarakan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Prof dr Meiwita Paulina Budiharsana, MPA, PhD. Prof Meiwita mengingatkan pentingnya memperluas akses dan pengetahuan wanita seputar kontrasepsi.
“Yang urgent saat ini adalah membiarkan perempuan menentukan sendiri kontrasepsi pilihannya. Akses harus dibuka seluas-luasnya sehingga perempuan bisa memilih berdasarkan pengetahuannya. Kontrasepsi ini penting karena generasi yang berkualitas berasal dari ibu yang baik,” kata Prof Meiwita
Menurut Prof Meiwita, kontrasepsi tak harus dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Perempuan bisa menggunakan metode yang dirasa nyaman dan membantunya merencanakan kehamilan, menjaga kesehatan reproduksi, dan mencegah terinfeksi penyakit menular seksual.
Untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan perempuan, yang tercantum dalam Sustainable Development Goal’s (SDG’s) nomor tiga, pemerintah tak perlu bekerja sendiri. Prof Meiwita menyarankan keterlibatan pemerintah daerah (pemda) yang lebih besar.
“Tidak perlu sama untuk semua propinsi, tapi perlu cari kelebihan masing-masing. Tiap propinsi bisa memilih sesuai kebudayaannya. Dengan kepemimpinan yang kuat bisa mencari strategi yang tepat guna,” kata Prof Meiwita.
Dengan strategi tersebut, arahan yang diberikan pemerintah pusat sama namun strategi di tiap daerah berbeda. Meski begitu tujuannya sama yaitu meningkatkan akses terhadap kontrasepsi pada perempuan. Prof Meiwita yakin, strategi ini bisa memberi lompatan keberhasilan yang besar. (up/Detikcom)
0 Comments