SERANG – Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dikepung aksi unjukrasa tiga LSM, aksi tersbut mengakibatkan tiga gerbang KP3B macet.
Adapun LSM yang melakukan aksi unjuk rasa yakni LSM Tikam Banten, LSM Geger Banten dan Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan AL).
Ketiga aksi unjuk rasa tadi, secara tidak sengaja menutup 3 dari 5 gerbang keluar-masuk KP3B. Satu gerbang masuk, yaitu gerbang kedua, memang sudah lama diblokir Pemprov Banten. Sehingga praktis gerbang yang tersisa hanya gerbang kedua DPRD Banten.
Kendaraan yang ingin memasuki KP3B, terpaksa melalui gerbang DPRD Banten, lapangan Parkir Timur DPRD Banten dan gerbang Timur DPRD Banten. Begitu pula sebaliknya untuk kendaraan yang keluar KP3B.
Sedangkan lebar jalan lingkungan dalam gedung DPRD Banten hanya 5 meter. Belokannya cukup tajam. Sebagian digunakan parkir anggota dewan, pegawai dan tamu. Sehingga tidak dapat menampung arus keluar-masuk KP3B yang lumayan ramai. Kemacetan pun tak terelakan.
“Kami tidak berniat bikin macet KP3B. Ini soal kebijakan Pemprov yang bikin blunder. Kami ingin berdemo depan gedung Dindikbud, tapi tidak boleh,” kata Irfan Pratama, salah seorang peserta aksi unjuk rasa.
“Hanya diperkenankan di depan gerbang masuk KP3B. Padahal, baik KP3B atau gedung Dindikbud Banten itu bukan objek vital nasional. Tidak ada larangan berdemo depan Dindik,” sambungnya.
Sementara Ketua Geger Banten Amrul dan Koordinator Koalisi Abal-Abal Delly Suhendar juga menolak aksinya digabung dengan LSM Tikam Banten yang berdemo di gerbang 1 KP3B.
“Kami beda organ. Beda tema aksinya. Dan beda tuntutan juga. Jadi tidak mungkin digabung. Karena di gerbang satu sudah ada demo LSM Tikam, kami ngalah demo di gerbang tiga,” ujar Amrul.
Sementara Koordinator Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan AL) menyatakan, kemacetan di KP3B gara-gara aksi unjuk rasa merupakan indikasi kuat kebijakan yang dibuat Pemprov Banten tidak pernah dipikirkan dampak ke depannya.
“Ngapain juga gerbang tengah KP3B harus diblok beton. Ngapain juga aksi unjuk rasa tidak boleh di depan gedung OPD. Kebijakan ini diambil hanya untuk menguntungkan pejabat KP3B. Agar demonya tidak terlihat mereka,” katanya.
Kata dia, kebijakan tersebut hanya membuat para pejabat tidak mendengarkan suara rakyat. Menurutnya, hal itu hanya membungkam demokrasi.
“Kebijakan ini hanya untuk menulikan kuping pejabat, yang memang sudah tuli terhadap suara rakyat. Kebijakan yang secara tidak langsung membungkam demokrasi,” ungkapnya.
Delly menambahkan, jangan salahkan jika ke depan KP3B bisa terkunci tidak bisa keluar-masuk. Karena bukan tidak mungkin ke depan ada 5-7 LSM aksi unjuk rasa bersamaan di KP3B. (Fik)
0 Comments