JAKARTA, Bantenhariini.id – Sejumlah Organisasi yang menyebut dirinya Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) melakukan aksi unjuk rasa pada Jum’at (4/11) menuntut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Mundur.
GNPR yang terdiri dari elemen Alumni PA 212 mengklaim aksi tersebut adalah aksi bela rakyat untuk menyampaikan tiga tuntunan rakyat.
Dimintai tanggapannya tentang aksi demonstrasi tersebut, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menilai, tuntutan massa yang mengklaim sebagai pembela rakyat itu sulit diterima secara logika, mengingat Presiden tidak bisa diturunkan dengan cara demonstrasi turun ke jalan.
“Ada mekanisme konstitusi yang mengatur pemakzulkan Presiden,” ungkap TB Hasanuddin.
Salah satu mekanisme yang harus ditempuh, menurut bekas Sekretaris Militer itu adalah, DPR harus menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam atau luar negeri.
Misalnya dugaan presiden dan/atau presiden melakukan penghianatan kepada negara layak korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela (UU MD3, Pasal 79 ayat 4).
“Hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR,” ungkap TB.Hasanuddin lagi.
Bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna DPR. Keputusan Sidang Paripurna itu akan sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah yang menyetujinya (UU MD3, pasal 210 ayat 1 dan 3).
Apabila keputusan itu disetujui, maka wajib dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang anggotany terdiri dari unsur fraksi di DPR (UU MD3, pasal 212 ayat 2).
Setelah Pansus bekerja selama paling lama 60 hari, hasilnya kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.
“Maka jika melihat konstalasi politik dan juga kesalahan yang dilakukan Jokowi saat ini, tidak ada alasan untuk melakukan sidang Paripurna Pemakzulkan” ucap TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menambahkan demonstrasi sebagai salah satu bentuk kebebasan dalam negara demokrasi sah-sah saja. Namun demikian ia mengimbau kepada seluruh elemen bangsa agar berdemonstrasi secara bijaksana.
“Aksi masa hanya 2000 orang kemudian meminta Presiden yang dipilih oleh ratusan juta warga Indonesia mundur. logikanya tak sampai,” ungkap TB Hasanuddin.
Diberitakan sebelumnya, ratusan orang dari GNPR melakukan aksi demonstrasi pada Jum’at (4/11) di dekat Istana Presiden, Jakarta. Mereka menyampaikan tiga tuntunan kepada pemerintah yaitu turunkan harga BBM, Harga Kebutuhan pokok turun, dan meminta hukum ditegakkan secara adil. Dalam aksi tersebut hadir juga pakar hukum Refly Harun. []
0 Comments