SERANG, bantenhariini.com – Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak tegas dalam menyikapi ketenagakerjaan. Apalagi, Pemprov Banten belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang P Sumo, dalam acara kajian cepat penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten, Selasa(10/7).
Bambang mengatakan, dalam penyelenggaraan tenaga kerja telah ditemukan 11 kasus. Salah satunya, kurangnya koordinasi antara Pemprov Banten dengan Pemerintahan di Kabupaten dan Kota.
“Sehingga kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten dan Kota selalu tidak ada kejelasan status laporan selesai atau masih dalam tahap pemeriksaan yang ditangani,” ungkapnya.
Kemudian, Bambang meminta kepada Disnakertrans Pemprov Banten, agar bisa menyusun dan melakukan evaluasi program pengawasan secara berkala dan tegas.
“Agar bisa sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan seluruh pengawas ketenagakerjaan di Disnakertrans bisa berkerja secara profesional, kompeten, akuntabel, dan tidak berpihak,” pungkasnya.(FEB)
0 Comments