JAKARTA, Bantenhariini.id – Beragam program pemerintahan Prabowo-Gibran, yang sudah digaungkan sejak awal kampanye, yakni Asta Cita disebut memiliki tujuan yang baik, yaitu berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun sayangnya, dalam perjalanan dua tahun ini, berbagai program tersebut, belum memberikan hasil yang memuaskan. Sehingga, sudah saatnya, di tiga tahun masa kepemimpinan ini, Prabowo-Gibran harus mulai berbenah.
Pengamat BUMN Herry Gunawan menyatakan, untuk menilai apakah beragam program yang digelontorkan oleh pemerintah saat ini, terkait ketahanan energi dan ketahanan pangan, dapat dilihat dari empat indikator, yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku maupun best practice internasional.
“Pertama itu adalah ketersediaan, yang artinya barangnya ada. Kedua, memenuhi unsur keterjangkauan, artinya harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, keamanan, yang berarti kualitas barangnya baik. Dan terakhir sustainability, bahwa barangnya itu terkelola dengan baik secara berkelanjutan,” kata Herry dalam diskusi PWJ Forum di Logika Kopi Bangka Jakarta, Sabtu 24 Oktober 2026.
Sebagai bahan analisa pertama, ia membahas tentang surplus beras dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian.
“Kementerian Pertanian berulang kali menyatakan bahwa kita surplus beras, di atas kertas, iya. Tapi pertanyaannya kenapa masih terjadi kelangkaan di tempat-tempat lain? Artinya apa? Ada masalah besar pada keterjangkauan atau pada ketersediaan yang tidak merata. Di sini ada masalah distribusi, jadi artinya ketahanan pangan itu tetap lemah. Bahwa kita surplus mungkin saja,” ujarnya.
Dalam hal ketahanan energi, ia menilai, kondisi yang ada bahkan jauh lebih gawat. Hal pertama yang disorotnya adalah keberadaan Lemigas, yang dalam perjalanan waktu, tidak hanya sebagai pengawas kualitas BBM tapi juga sebagai importir.
“Sebelumnya kita punya di bidang energi, terutama BBM, yang menjaga kualitas. Nama lembaganya itu adalah Lemigas. Lemigas ini yang mengatur, kemudian dia mengukur bahwa kualitas produk ini, misalnya bahwa ini betul-betul 92, ini betul-betul 95, ini betul-betul 90. Termasuk juga melakukan pengecekan kualitas di pom bensin. Namun mulai tahun 2026, Lemigas itu jadi importir minyak. Pertanyaannya apakah masih bisa dipercaya Lemigas kalau kayak begitu. Ini menurut saya adalah kemunduran,” ungkapnya.
Hal berikut dalam hal ketahanan energi, yang disorotnya adalah kelangkaan BBM di sejumlah daerah, yang berujung pada antrian mengular di SPBU. Contohnya, yang baru saja terjadi di Bali dan mulai merambat ke Jawa Timur.
“Kelangkaan-kelangkaan BBM ini, ini sudah jelas,” ungkapnya.
Hal terakhir yang disorot oleh Herry adalah masalah inflasi, yang berujung pada peningkatan harga produk. Ia menyebut ada dua inflasi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, yang berada di atas rata-rata inflasi umum. Yakni, sektor transportasi yang inflasinya mencapai 4,84 persen serta inflasi makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat 4,37 persen
“Ini dua komoditas yang krusial, artinya yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Ini nyaris, menurut saya, itu gagal dalam mengimplementasikan, menjalankan, apa yang sudah dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, sejak dia dilantik. Ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi ini perlu ada evaluasi besar,” kata Herry.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Infast Bestari, Gede Sandra menyatakan hal yang sama. Bahwa pemerintah memiliki program yang bagus, hanya mekanisme atau penerapannya yang belum pas. Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah yang mengusung welfare state, dimana negara bertanggungjawab dalam melindungi dan memajukan ekonomi sosial masyarakatnya.
“Misalnya, koperasi Desa Merah Putih. Itu kan keinginannya baik, ingin mewujudkan Pasal 33. Itu kan tujuannya KDMP. Tapi, kita harus mengkritik caranya. Kan yang namanya koperasi tidak mungkin dibangun atau sangat susah dibangun dengan cara top down. Sedangkan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah top down. Jadi niatnya baik, caranya belum pas,” kata Gede Sandra.
Ia menjelaskan, dalam sistem koperasi, kapital yang ada didistribusikan menjadi milik semua anggota. Misalnya, koperasi pekerja pabrik, yang artinya pabrik tersebut dikelola oleh semua pekerja itu sendiri.
“Sebenarnya ide bagus, Pak Prabowo membuat KDMP. Karena kalau kita melihat ke negara-negara lain, seperti Denmark, itu kontribusi koperasi di PDB-nya bisa menyentuh 40 persen. Bandingkan dengan Indonesia, yang hanya mencatatkan 200 triliun dari GDP yang senilai Rp25 ribu triliun. Gak nyampai 1 persen,” ucapnya.
Atau di Vietnam, yang satu koperasi bisa memiliki anggota hingga 100 juta orang. Atau koperasi-koperasi yang mengelola jalan, mengelola instansi pendidikan, bahkan memiliki bank.
“Jadi, tujuannya sudah baik, hanya yang perlu dibenahi adalah caranya,” pungkas Gede.
0 Comments