SERANG, bantenhariini.com – Organisasi Aliansi Lembaga Independen Peduli Public (Alipp) menantang Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk menerapkan kebijakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Supaya ketauan siapa yang mengatur proyek ULP, dengan adanya penyuapan uang dalam memperlancar pengerjaan,”
ungkap Direktur Eksekutif Alipp, Uday Suhada saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin(6/8).
Menurutnya, cara menyelesaikan permasalahan proyek ULP, Gubernur Banten harus melakukan pemanggil kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pokja ULP untuk meminta penjelasan.
“Karena saya yakin setiap OPD dan Pokja ULP akan berkata jujur, apabila dipanggil secara resmi. Dengan begitu, akan ketauan siapa dalangnya yang mengacak-mengacak APBD Banten,” jelasnya.
Kemudian Uday juga meminta, kepada Gubernur Banten untuk tidak hanya sekedar ngomong kosong, tapi benar-benar melakukan tindakan. Karena kelakuan Pokja ULP sudah sangat keterlaluan dan merugikan para pengusaha.
“Jadi setiap pengusaha diwajibkan membayar terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan proyek dari OPD terkait. Jelas ini sangatlah merugikan, dan harus dihentikan. Supaya tidak merusak penganggaran APBD Banten,” tandasnya
Berdasarkan informasi yang di dapat dari Organisasi Alipp, dalam memperlancar pengerjaan di Pokja ULP. Setiap pengusaha harus melakukan pembayaran awal pada Pokja ULP sebesar 3 persen dan di nominalkan Rp 10 juta. Kemudian, dilanjutkan pembayaran ke OPD terkait dengan presentasi 5 persen. lalu pihak ketiga sebesar 7 persen. Jadi setiap pengusaha harus mengeluarkan modal awal berjumlah Rp 50 Juta, agar bisa mendapatkan proyek dari OPD terkait di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. (FEB).
0 Comments