SERANG, bantenhariini.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online tingkat SMA SMK di Banten dinyatakan kacau oleh Ketua Komisi V, DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan. Karena perebutan kursi antara sekolah negeri dan swasta selalu terjadi pada setiap tahunnya.
Apalagi dengan adannya sistem zonasi, siswa pintar yang tidak memiliki biaya untuk sekolah dianggap menjadi kebingungan karena mahalnnya masuk sekolah swasta.
“Padahal kita (Anggota DPRD Banten-red) sudah memanggil Pak Gubernur Banten untuk menerapkan sekolah merata, dengan dijelaskan secara detail. Tapi kita bingung, beliau masih mempertahankan sekolah gratis yang difokuskan kepada negeri. Sedangkan untuk memecahkan persoalan PPDB, Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki solusi untuk membantu siswa baru mendapatkan sekolah yang layak,” ungkap Fitron Nur Ikhsan seusai menghadiri rapat bersama wali murid siswa baru, di kantor DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (3/7).
Padahal, dikatakan Fitron, jika saja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Banten senilai Rp4,6 juta tidak hanya terfokus pada sekolah negeri maupun swasta, persoalan PPDB akan terpecahkan.
“Kita juga sudah sampaikan kepada Gubernur Banten untuk menciptakan program bantuan voucher siswa senilai Rp1,6 juta. Sehingga setiap siswa yang ingin bersekolah tidak berebut untuk masuk sekolah negeri. Barulah sistem zonasi bisa diterapkan, karena sekolah swasta tidak memberatkan siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA maupun SMK,” jelasnnya.
Walaupun begitu, Fitron juga meminta, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Gubernur Banten, bisa memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah Negeri maupun swasta. Dengan begitu, sambungnya, tidak ada lagi yang dinamakan sekolah favorit karena semuannya telah satu pemahaman.
“Nah kalau begini, sekolah murah jadi nyata. Siswa dekat dengan sekolah dan tujuannya menjadi sangat bagus. Tidak ada pihak yang dirugikan, baik sekolah negeri maupun swasta,” tandasnnya. (FEB)
0 Comments