SERANG, bantenhariini.com – Pengangkatan 5 Pelaksana Tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten yang diduga orang titipan tim sukses terus diperbincangkan publik sepekan terakhir. Lima OPD yang di-Plt-kan itu antara lain, Kepala BKD, Biro Umum, Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, dan Biro Pemerintahan.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ikut buka suara menanggapi hal tersebut. “Ya kan itu sudah sesuai aturan, sudah sesuai proses, bagaimana OPD tersebut dalam lingkup kerja yang sama. Pak gubernur sudah jelas memilih orang yang senior di OPDnya masing – masing,” ungkap Andika kepada bantenhariini.com, usai menghadiri Kegiatan Pengenalan Kampus (KPK) Untirta, hari ini, Senin (14/8).
Andika menambahkan, pemilihan tersebut sudah sesuai prosedur dan sudah mempertimbangkan kualitas serta kapasitas yang dimiliki Plt tersebut. “Jadi kita lakukan Open Biding, itu jabatan terbuka lelang, itu dikaji nilainya. Tidak main-main seperti itu,” kata Andika.
Sebelumnya, penggiat anti korupsi Banten Uday Suhada menuding, Gubernur Banten Wahidin Halim kecolongan terhadap pengangkatan lima orang Plt OPD tersebut. Menurut Uday, pegawai yang diangkat diduga orang titipan dari seorang anggota tim sukses berinisial HDS yang disebut-sebut sebagai orang Andika. “Mekanisme yang ditempuh memang prosedural, namun mengabaikan aspek kompetensi dan track recordnya. Menurut saya, WH sangat ceroboh dan kecolongan dalam hal ini,” ujar Uday.
Menurut Uday, HDS punya ruang kerja di samping ruang kerja Wagub. Ruangan itu disinyalir digunakan untuk berkumpul, mengatur jabatan, dan permintaan berbagai fasilitas dengan mengatasnamakan Wagub. “Semua Plt tersebut dipanggil dan dikendalikan HDS,” kata Uday.
Peneliti di lembaga survey Saiful Mujani Research and Consulting(SMRC) itu menambahkan, Plt Kabiro RTP adalah keponakan dari HDS sendiri. ”Mobil dinas dan biaya pemeliharaan, bensin pun dimintanya dalam kemasan mobil untuk rangkaian Wagub,” ungkap Uday.
Uday meminta kepada Gubernur Banten untuk meninjau ulang keputusannya tersebut. Karena penunjukan pejabat itu dilakukan dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan pekerjaan gubernur dan wakil gubernur. “WH harus sadar, bahwa di lingkungan ASN Banten saat ini sudah mulai pesimistis soal adanya perubahan dan perbaikan birokrasi yang signifikan karena masih banyaknya bercokol pejabat pejabat bermental koruptif,” katanya. (Pewe/Anda)
0 Comments