Manfaat BPJAMSOSTEK Meningkat


TANGERANG, bantenhariini.id – Setelah pemerintah resmi meningkatkan manfaat program JKK dan JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada akhir tahun 2019 lalu, kini BPJAMSOSTEK tengah gencar melakukan sosialisasi di 11 kota besar di Indonesia.

Berawal dari Jakarta pada bulan Januari lalu, kali ini Tangerang Selatan dipilih untuk menjadi kota ke-6 tempat diselenggarakannya sosialisasi SIAPP 82 (Sosialisasi Peraturan Pemerintah 82), setelah Jakarta, Medan, Bandung, Denpasar, dan Makassar.

Kegiatan yang digelar di Atria Hotel Gading Serpong tersebut dibuka oleh Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Naufal Mahfudz, dan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Zainuddin, Deputi Direktur Wilayah Banten Eko Nugriyanto, serta Asisten Deputi Bidang Kebijakan Program JKK dan JKM Suci Rahmad kepada seluruh undangan yang terdiri dari jajaran Pemerintah dan Perusahaan di wilayah Banten.

Peningkatan manfaat JKK dan JKM ini berlaku tanpa adanya kenaikan iuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019 silam. “Kenaikan manfaat ini sebagai perwujudan hadirnya pemerintah sebagai regulator dalam menjamin kesejahteraan pekerja,” ungkap Naufal.

Naufal menjelaskan, selama ini manfaat JKK selama ini telah hadir secara lengkap, seperti perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja. Kemudian ada santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

Manfaat JKK itu menjadi semakin baik lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, antara lain berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100% untuk 12 bulan dari sebelumnya hanya 6 bulan. Setelah 12 bulan, seterusnya peserta akan mendapatkan pengganti upah sebesar 50% hingga sembuh.

Peningkatan manfaat lainnya yang juga sangat signifikan adalah bantuan beasiswa. Jika sebelumnya bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, kini menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta untuk maksimal dua orang anak sejak masuk taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah. Dengan begitu kenaikan manfaat beasiswa tersebut mencapai 1350% jika dibandingkan dengan sebelumnya yang diharapkan pendidikan anak perserta dapat lebih terjamin.

Pada program JKK pemerintah juga menambahkan manfaat berupa perawatan di rumah atau home care sebesar maksimal Rp20 juta untuk maksimal 1 tahun per kasus. Manfaat ini diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Pada kegiatan tersebut Naufal bersama Airin juga menyerahkan santunan JKK dan JKM kepada ahli waris dari dua orang peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Selain santunan dalam bentuk uang tunai, masing-masing anak dari perserta tersebut juga memperoleh manfaat beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi. “Hal ini membuktikan bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, maka seluruh pekerja wajib memiliki perlindungan jaminan sosial agar dapat belerja dengan aman dan nyaman, serta keluarga juga akan merasa tenang,” jelas Naufal.

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi peningkatan manfaat tersebut, BPJAMSOSTEK juga sekaligus memaparkan sosialisasi terkait Anugerah Paritrana 2020 sebagai ajang pemberian pengahargaan oleh BPJAMSOSTEK kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Peserta yang memiliki kontribusi positif terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Anugerah Paritrana ini merupakan kali ke tiga dalam pelaksanaannya sejak tahun 2018 yang lalu.

Naufal menuturkan para nominasi dari Anugerah Paritrana ini terdiri atas seluruh Pemerintah Provinsi dan Daerah, ditambah dengan Perusahaan Peserta yang memiliki dedikasi yang baik dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya.

“Masing-masing punya peran yang krusial dalam penerapan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Peran pemerintah dalam menerbitkan regulasi di daerah masing-masing, dan peran perusahaan dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi mendaftarkan pekerjanya, sama-sama memiliki nilai penting dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja,” tegasnya. (Sukanda)

Comments

comments


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *