SERANG – Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten untuk mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera mengganti Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang saat ini diisi oleh Al Muktabar.
KMSB menilai, Al Muktabar menjalankan tugasnya terkesan berdasarkan kehendaknya sendiri. Padahal kata dia, mesti ada kerjasama tim yang melibatkan seluruh komponen yang ada.
“Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Al Muktabar ini, KMSB yang merupakan gabungan dari 32 organisasi masyarakat sipil mencatat banyak permasalahan yang terjadi. Mulai dari gaya kepemimpinan dan juga reformasi birokrasi yang terlihat tidak jelas arahnya,” kata kata Koordinator Presidium KMSB Uday Suhada, Kamis (19/1/2023).
Hal tersebut, kata Uday, telah Hal itu disampaikan KMSB pada saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Banten, pada Rabu (18/1). Menurut Uday, secara politik, penjabat gubernur dipilih oleh presiden melalui Kemendagri.
Acuan kerjanya adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disiapkan. Hal tersebut menyebabkan, legitimasi kepemimpinan dan juga visi kepemimpinan dari penjabat gubernur telah didesain sedemikian rupa.
Hingga akhir 2022, kata Uday, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa belum terlihat geliatnya dalam menyiapkan instrumen pengisian jabatan/posisi di lingkungan kerja Pemprov Banten. Hal ini terlihat dari kekosongan posisi/jabatan atau double jabatan pada dinas/badan/biro, yang akan membuat pelaksanaan tugas tidak efektif dan efisien.
“Ada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Keenam dinas/badan/biro itu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Biro Umum, Dinas Kominfo, Inspektorat, Biro Ekbang dan Dinas Pertambangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merangkap juga dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bahkan saat ini ada sekitar 15 jabatan Plt.
“Reformasi birokrasi yang dilakukaan Pj Gubernur gagal total. Faktanya masih banyak jabatan di lingkungan Pemprov Banten yang diisi oleh Plt,” katanya.
Uday menjelaskan, sebagai seorang Penjabat Gubernur, Al Muktabar seharusnya menjadikan RPD sebagai pedoman untuk menjalankan roda pemerintahan transisi. Namum sayangnya, berdasarkan analisa yang dilakukan pada APBD 2023 ini, tercatat masih tidak komitmennya Penjabat Gubernur dengan RPD.
“Hal ini terlihat belum konsistennya antara anggaran 2023 dengan target/sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPD. Hasil analisa kami terhadap dokumen APBD 2023 menunjukkan belum komitmennya Penjabat Gubernur dalam menjalankan RPD, karena ada inkonsistensi antara perencanaan dan anggaran,” tutur Uday.
Uday menilai Penjabat Gubernur, Al Muktabar cenderung sering memunculkan kontroversi dalam membuat kebijakan dan tidak sejalan dengan RPD. Kontroversi tersebut juga berdampak terhadap tidak jelasnya pelayanan yang diberikan.
KMSB mencatat, ada beberapa kebijakan yang memunculkan kontroversi, seperti ide pendidikan metaverse, big rest area di Merak, Hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan perampingan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Selain itu, dari segi pelayanan, beberapa proses pelayanan juga masih kacau, seperti Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang semrawut.
“KMSB menyoroti khusus tentang perampingan SOTK yang terlihat dipaksakan dan akan menyebabkan makin kacaunya proses pembangunan di Banten nantinya. Perampingan SOTK ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap penggunaan anggaran yang akan kacau dikarenakan antara proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan akan terjadi perbedaan, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap makin buruknya pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Kendati begitu, pihaknya tidak mengusulkan nama-nama yang akan menggantikan Al Muktabar dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Banten.
“Kami tidak punya komptensi untuk menyebut nama, kami hanya ingin punya pemimpin yang bisa mendengar dan mengacu pada RDP,”pungkasnya. []
0 Comments