SERANG, bantenhariini.com – Relawan WH-Andika mengkritisi Janji Wahidin Halim dan Andika selaku Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten yang sampai saat ini belum mampu merealisasikan janji politiknya yakni berobat dan sekolah gratis.
Demikian dikatakan oleh Panitia Persiapan Rembuk Relawan (PPRR) WH-Andika, M Fachrudin, saat menggelar Konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Serang, Kamis (27/6).
“Janji berupa berobat gratis pakai e-KTP dan pendidikan gratis itu tidak masuk ke Visi dan Misi WH-Andika. Jadi bagaimana caranya WH-Andika dapat mewujudkan janji itu?” katanya.
Sebab, dikatakan Fachrudin, janji itu tidak akan jadi sebuah kebijakan di Pemprov Banten atau masuk di RPJMD, kalau bukan kebijakan dan masuk ke dalam Visi Misi WH Andika.
Jika pun dipaksakan, maka WH-Andika dapat dikatakan melanggar mekanisme pembuatan RPJMD. WH-Andika dapat dikatakan melanggar etika dalam pembuatan kebijakan publik.
“Pemimpin yang mengambil kebijakan publik tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku. Membuat kebijakan publik semaunya itu dapat dikatakan pemimpin bergaya otoriter,” ujarnya.
“Maka bagaimana status janji berobat dan pendidikan gratis itu bisa direalisasi bila tidak tertuang dalam visi, misi dan rencana kerjanya pemerintahan saat ini?” ujarnya
Sementara itu, Ifan Novrianto menyayangkan banyak calon Kepala Daerah yang kurang memperhatikan penyusunan visi dan misinya. Visi dan misi calon Kepala Daerah terlihat tipis, bahkan ada yang berisi 2-3 lembar saja.
“Visi dan misi itu Kepala Daerah bukan seperti menuliskan cita-cita anak kecil. Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi presiden. Lalu ditulis visi dan misi jadi presiden. Betul visi dan misi calon kepala daerah adalah cita-cita si calon, tapi cita-cita itu didasarkan pada gambaran umum dan persoalan yang ada di daerah dia nyalon,” ucapnya memaparkan.
Menurut Ifan, seyogyanya penyusunan visi dan misi calon Kepala Daerah itu meniru penyusunan RPJMD. Terlebih, visi dan misi ini menjadi masukan resmi dan satu-satunya di RPJMD dari calon Kepala Daerah jika terpilih.
“Visi dan misi yang baik paling tidak mempunyai struktur mirip RPJMD. Ada gambaran umum dan permasalah yang menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh,” kata Ifan. (FEB)
0 Comments