Dugaan Korupsi RTH Alun-alun Jatibarang, Kejati Jawa Barat Menahan Kadis dan Kabid DPKPP Indramayu


Bantenhariini.id – Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan tersangka berinisial S selaku Kepala Dinas (Kadis) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu dan tersangka berinisial B.S.M. selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Indramayu.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi untuk kegiatan pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-Alun Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019. Kegiatan pelaksanaan penataan itu sesuai dengan DPPA SKPD pada DPKPP Kabupaten Indramayu sebesar Rp15 miliar.

Sebelum ditahan, kedua tersangka sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat, yang selanjutnya dititipkan di Rutan Polrestabes Bandung.

Kasus bermula ketika Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-Alun Kabupaten Indramayu.

Sesuai dengan DPPA SKPD pada DPKPP Kabupaten Indramayu yang sebesar Rp15 miliar, kegiatan ini terdiri dari tiga pagu anggaran, yaitu Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana.

Di dalam anggaran tersebut, untuk jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas telah terjadi pinjam bendera. Di mana tersangka N meminjam bendera dan hal tersebut diketahui oleh tersangka B.S.M selaku PPK. Sehingga anggaran untuk jasa konsultan perencana dan pengawas telah dibagi oleh tersangka N kepada tersangka B.S.M..

Dalam pelaksanaannya, setelah habis kontrak, tersangka S memanipulasi data seolah-olah pekerjaan fisik sudah 100%, agar dijadikan pengakuan hutang kepada pihak kontraktor.

Pembayaran termin 100% ada dokumen yang direkayasa tanda tangan dan dokumen tersebut dibuat seolah-olah mundur.

Tersangka P.P.P. selaku penyedia, telah mengurangi volume dan spesifikasi seperti yang tertuang dalam kontrak. Sehingga terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai spek yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2 milyar dari nilai kontrak Rp14 milyar.

Dalam kasus ini Kejati Jawa Barat telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu tersangka S selaku Kadis DPKPP Kabupaten Indramayu, tersangka B.S.M. selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada DPKPP Kabupaten Indramayu.

Selain itu, ada juga tersangka P.P.P. selaku Direktur Utama PT M.P.G dan N selaku Pihak Swasta atau Makelar.

Tersangka kasus ini dikenakan hukuman pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Like it? Share with your friends!

351
351 points

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format