JAKARTA – Isu dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta berbuntut panjang. Isu ini mulanya berawal dari media sosial Rudi Valenka, melalui sebuah utas atau thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023.
Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako. Lewat program itu, disebutkan bahwa Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
“3.65 triliun itu angka yang fantastis bukan angka yang main-main. Menariknya, ditemukan lampiran beberapa nama aktivis dan diguga kuat terdapat nama-nama anggota dewan juga. Ini menjadi menarik dan serius, karena ini menyangkut kepentingan publik,” ujar Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru, dalam talkshow di Studio Sultan TV Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Ia mengatakan, hal ini harus diusut tuntas demi kepentingan publik dan bukan untuk menjegal atau mencoreng nama baik Pemprov DKI Jakarta. “Ini untuk transpansi publik, bukan untuk menjegal Anies,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa Perumda Pasar Jaya mendapat porsi terbesar senilai Rp2,85 Triliun dari total anggaran senilai Rp 3,65 triliun. Bahkan, dalam informasi yang beredar, disebutkan ada beberapa nama anggota DPRD DKI dan masyarakat yang menguatkan dugaan KKN.
Sugiyanto megnatakan, dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI Jakarta harus segera dilaporkan ke penegak hukum. Namun untuk membuat laporan, harus disiapkan dengan matang dengan membentuk Tim Investigasi Publik. Tujuannya agar laporan berhasil alias sukses sesuai harapan.
“Saya ingin ada yang membentuk tim independen dengan undang-undang keterbukaan publik tentu dalam pelaksanannya diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Lebih afdol lagi kalau tim ini yang membentuk Pj Gubernur,” katanya. []
0 Comments