SERANG, bantenhariini.com – tidak bisa membayar infak masjid Rp 3 Juta, murid-murid SMAN 4 Kota Serang mendapatkan ancaman tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas (UKK). Ini diungkapkan oleh salah satu wali murid yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Dirinya mengaku, sangat keberatan jika harus melunasi uang infak tersebut untuk ikut dalam ujian kenaikan kelas, karena terlalu mahal. “Kita harus membayar Rp 4.550.000, seragam Rp 1.550.000 dan infak Rp 3.000.000. katanya SMA bebas bayaran, tapi ini kenapa diancam. Anak saya pulang-pulang sekolah langsung sedih,” ujar salah satu wali murid saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Jumat (11/5/2018).
Ia menjelaskan, bahwa infaq sebesar Rp 3 juta sudah di laksanakan sejak Oktober 2017 sampai bulan Mei 2018. Dirinya mengaku baru membayar uang baju dan infak sebesar Rp 250.000 ribu dan harus segera dilunasi sebelum tanggal 23 Mei 2018 saat pelaksanaan ujian berlangsung.
“Kalau uang baju wajarlah, inikan infak katanya buat masjid sampai segitu besarnya. Mana yang katanya sekola gratis? tapi ko ini malah diancam untuk todak bisa ikut UKK, apabila tidak membayar minimal Rp 2.500.000 baru dikasih kartu ujian. Saya menjadi heran,” jelasnya.
Sementara itu, Humas SMAN 4 Kota Serang, Mulyadi mengaku betul adanya banyaran sebesar Rp 3 juta tapi bukan untuk pembangunan masjid. Hanya sebagai biaya awal masuk sekolah dan sudah dirapatkan terlebih dahulu dengan para wali murid.
“Tidak ada sekolah meminta iuran yang berkaitan dengan masjid, dan iuran untuk masjid per siswa hanya diminta Rp 100 ribu saja. Bahkan kita juga sudah rapat dengan orang tua, serta untuk yang Rp 3 juta telah dipaparkan oleh pihak komite sekolah serta berdasarkan persetujuan wali murid,” tegasnya saat ditemui di sekolah.
Lanjut Mulyadi, apabila ada orang tua yang keberatan, lebih baik langsung datang saja ke sekolah dan bisa dicarikan jalan keluarnya. Sedangkan untuk sekolah gratis, kata Mulyadi, belum ada yang mengeluarkan regulasi tersebut. “Makanya kita meminta kepada pihak sekolah, dan sekolah gratis barulah statemen Gubernur Banten saja. Tapi regulasinya belum dikeluarkan,” tandasnya. (Feb/Setia)
0 Comments