JAKARTA, bantenhariini.id – Seolah belum ada solusi terkait maslah utama Jakarta, Banjir kembali melanda sejumlah wilayah Ibukota ini, pada Minggu 23 Februari 2019 setelah hujan deras mengguyur. Banjir terjadi kesekian kalinya sejak awal 2020.
Beberapa tempat terendam. Tak hanya yang langganan banjir, namun tempat yang tidak pernah langganan pun menjadi terdampak.
Salah satu kawasan yang terkena banjir adalah kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seperti Jalan Surabaya dan di Jalan Pegangsaan Barat, persis di samping kantor DPP PDIP dan PPP.
Banjir juga melanda Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Alat-alat yang terpasang di Departemen Radiologi dan Radioterapi RSCM basah terendam air.
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menilai, jangan sampai menyalahkan hujan ekstrem saat terjadinya banjir.
“Jangan terjebak, gara-gara hujan kita banjir. Namanya musim hujan kan ya harus hujan. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah pada saat musim hujan apa yang harus dilakukan,” kata Nirwono kepada Liputan6.com, Senin (24/2/2020).
Dia menuturkan, sudah dipastikan hujan yang mengguyur Jakarta kemarin merupakan hujan lokal, sehingga banjirnya pun lokal. Jadi, tidak ada alasan menyebut banjir kiriman dari Bogor atau menyalahkan daerah lain karena sungainya mengalir ke Jakarta. Karena hujan lokal tersebut, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di Pemprov DKI.
“Kalau kita bicara banjir di jalan, maka bisa dipastikan itu saluran air di kota kita yang tidak berfungsi optimal. Saluran air kita hanya 33 persen yang berfungsi, 67 saluran air tidak berfungsi, mulai dari isinya sampah, lumpur, kabel kabel tumpang tindih. Nah pertanyaannya, dibersihkan atau tidak, lalu dibersihkan pada saat musim kemarau apa sekarang, ini menjadi evaluasi,” kata dia.
Nirwono menilai, saluran drainase di Jakarta sudah ketinggalan zaman karena ukurannya terlalu kecil. Seharusnya, di jalan atau kawasan yang langganan banjir, saluran drainase diperlebar. Sementara, saluran drainase di beberapa tempat saat ini, lebarnya hanya 50 cm hingga 150 cm, tidak cukup lagi mengalirkan air.
“Program pelebaran drainase menjadi 2-3 meter benar-benar serius perlu dilakukan. Ini masih menjadi PR,” kata dia.
Saluran pun, kata dia, seringkali di beberapa titik ada yang terhenti, tertutup jalan, dan tidak terhubung ke waduk atau situ terdekat sebelum dialirkan ke sungai.
Selain drainase, perlu adanya pengerukan dan pelebaran tempat penampungan air di Jakarta terutama di kawasan yang sering banjir. Perlu juga membangun waduk atau buatan untuk menampung luapan air.
Nirwono mengatakan, di Cipinang Melayu, daerah banjir dekat Kali Ciliwung, tidak hanya cukup dilakukan bersih-bersih lumpur, tapi bagaiman rencana pelebaran sungainya, pengerukan, relokasi warga, hingga naturalisasi atau normalisasi.
“Harus ada ketegasan bahwa sungai harus dilebarkan, keberanian ini yang saya enggak lihat. Bahwa ini nanti ada program jelas nanti akan dilebarkan, sosialisasi ke warga terdampak, direlokasi ke rusunawa di mana, dan kapan ada prosesnya. Ini nggak kita lihat dari Januari sampai sekarang,” kata dia.
Menurutnya, yang ada sekarang, Pemprov DKI dan pemerintah pusat malah fokus pada Formula E dan revitalisasi Monas.
Dia pun prihatin dengan banjir yang menggenangi fasilitas publik seperti RSCM pada Minggu 23 Februari 2020 setelah sempat banjir pada 2007.
“Ini harusnya fokus totalitas DKI ngurus banjir dulu. Ini yang kita harapkan apalagi ini merupakan ibu kota negara, artinya tempat vital negara seperti di Halim, RSCM itu harus jadi prioritas. Kalau kita bicara RSCM harusnya itu tidak terjadi, tidak ada alasan,” kata Nirwono. (Liputan6/AM)
0 Comments