Serang – Pemerintah Provinsi Banten bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Banten sepakat memperkuat sinergi untuk menekan angka backlog perumahan.Langkah kolaboratif ini dinilai krusial guna mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua DPD REI Banten, Roni Hardiriyanto Adali mengatakan, bahwasannya target penyediaan perumahan bagi MBR memerlukan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sisa waktu pelaksanaan target perumahan tahun ini menuntut koordinasi intensif antara asosiasi pengembang, instansi perbankan, dan pemerintah daerah.
“Tantangan ini tidak bisa kita jawab sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama, baik dengan para stakeholder yang terkait ekosistem perumahan, yaitu dengan Tapera maupun pemerintah daerah, bupati atau wali kota, untuk mengejar target yang tinggal dua bulan lagi,” kata Roni disela pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 DPD REI Banten di Kota Serang, Senin 26 Oktober 2026.
Roni mengatakan kepemimpinan REI Banten ke depan harus memiliki kapasitas dan daya juang yang kuat untuk mengawal sinergi tersebut. Tantangan industri perumahan yang semakin kompleks membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjembatani aspirasi pengembang dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita doakan pemimpin ke depan bisa menjalankan amanah dan bisa menjalankan program REI ke depannya,” ucap Roni.
Gubernur Banten, Andra Soni menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan akan memposisikan para pengembang perumahan sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
Keberadaan asosiasi seperti REI sangat vital dalam membantu pemerintah daerah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bagi kami di pemerintah, keberadaan pengembang dan organisasi apapun seperti REI ini kami jadikan sebagai mitra. Angka backlog di Provinsi Banten masih sangat besar, dan ini merupakan peluang bagi para pengusaha untuk berkontribusi dalam ketersediaan rumah rakyat,” kata Andra.
Kendati memberikan dukungan penuh terhadap iklim investasi properti, Gubernur menyampaikan pentingnya pemenuhan akses pembiayaan yang lebih luas dari pemerintah pusat.
Pemprov Banten berkomitmen mengawal berbagai program bantuan perumahan agar pembiayaan dan perbaikan rumah tidak layak huni dapat terealisasi secara tepat sasaran.
“Pemerintah pusat melalui kebijakan Pak Presiden mewujudkan anggaran agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan akses pembiayaan memiliki rumah. Tinggal bagaimana kita kolaborasikan ini agar kemudahan-kemudahan tersebut dapat tercapai,” ucap andra.***
0 Comments