JAKARTA, bantenhariini.id – Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dampak Covid-19 terhadap UMKM begitu terasa. Hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan. Sebesar 36.7% pelaku UMKM tidak memperoleh penjualan, sedangkan 26% nya mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%. Kebanyakan UMKM mengalami masalah pada ketersediaan bahan baku dan pembayaran kredit.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka membahas soal menyiapkan langkah mitigasi. Langkah mitigasi ini dibuat untuk UMKM yang sangat berdampak dari pandemi Covid-19. Presiden meminta jajarannya untuk memastikan agar UMKM tetap berproduksi secara khusus, Presiden menyebut beberapa sektor yang perlu diutamakan, dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat.
“Saya minta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Presiden.
Pemerintah telah memberikan sejumlah kebijakan kepada UMKM tidak hanya untuk menjaga agar UMKM bisa menjalankan usahanya, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku sehingga UMKM dapat dengan mudah berproduksi kembali. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merekomendasikan agar pemerintah daerah bisa berkoordinasi untuk pendataan usaha yang mengalami masalah ketersediaan bahan baku.
“Penyediaan bahan baku perlu melibatkan Bulog serta pemasok lain sesuai dengan bahan yang dibutuhkan oleh usaha mikro dan kecil,” imbuh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai melakukan Rapat Terbatas dengan Presiden di kediamannya di Jakarta.
Kelompok usaha kecil ini perlu dihubungkan dengan platform digital yang menyediakan bahan yang dibutuhkan seperti e-commerce. Penyediaan bahan baku dengan harga terjangkau akan membuat harga jual menjadi lebih terjangkau. Selain itu, media distribusi atau jasa pengantaran seperti ojek online perlu dilibatkan agar mereka juga tetap mendapatkan penghasilan.
“UMKM membutuhkan penyuluhan dan pendampingan untuk melakukan transformasi model bisnis agar bisa bertahan. Transformasi bisa berupa modifikasi produk, digitalisasi hingga perubahan target pasar. Mereka perlu didampingi agar usaha yang dikerjakan tetap berjalan,” tambah Menteri.
Sementara itu BDSI Banten juga sedang gencar-gencarnya melakukan aksi cepat tanggap dan pendataan UMKM terdampak serta dilakukannya pendampingan guna mencegah amblasnya perekonomian masyarakat bidang UMKM ini.
Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator ABDSI Banten, Eka Julaiha melalui pesan Whatsapp.
“Untuk membantu penguatan UMKM di tengah isu Covid-19 ini kami ABDSI Banten sedang melakukan aksi cepat tanggap sesuai Rencan Aksi, selain itu kita juga mengadakan Klinik Bisnis Tanggap Darurat serta Penyangga Pemasaran,” kata Eka kepada Bantenhariini.id
Eka juga menambahkan saat ini tim ABDSI Banten juga sudah melakukan inovasi pelaksanaan Klinik Bisnis Tanggap Darurat sudah berbasis Online.
“Untuk Klinik Bisnis kita sudah melakukan sistem online,” tambah Eka. (AM)
0 Comments