Diduga Oknum PNS, Pembangunan Dranaise Minta Uang Jutaan ke Pemilik Toko


SERANG, bantenhariini.com – Pembangunan Drainase disepanjang Jalan Letnan Jidun, Lingkungan Kepandean, Kota Serang, dikeluhkan oleh sejumlah Pemilik Toko dan usaha lainnya. Dikarenakan terdapat pungutan atau biaya tak terduga untuk dilakukannya penutupan serta pengaspalan jalan tersebut.

Bahkan, menurut informasi yang dihimpun  pada hari ini, Kami (2/5/2019), beberapa pemilik usaha di Jalan Letnan Jidun Kepandean, Kota Serang mengaku dimintain uang hingga berjuta-juta oleh Oknum berpakaian berwarna coklat seperti PNS.

Sementara pantau dilokasi, pengerjaan itu pun, tidak diketahui dilakukan oleh pihak ketiga ataupun intansi Pemerinta. Lantaran tidak ada plang nama, dalam pengerjaannya.

“Pada kemarin sih ada yang datang kesini, dengan memakai pakaian coklat seperti PNS mas. Nah orang itu, meminta uang kepada saya, sebesar Rp1 juta, untuk biaya menutupi penyelesaian akhir pembangunan Drainase,” ungkap salah satu sumber yang memohon namanya untuk tidak disebutkan.

Dirinnya pun menjelaskan, hari ini pun ada dari pihak kontraktor yang menghimbau untuk berhati-hati, apabila ada oknum PNS yang minta-minta uang.

“Tadi pagi juga, kita baru dapat himbauan. Agar berhati-hati terhadap oknum PNS yang meminta-minta uang,” jelasnya.

Ditempat sama, pemilik kios lainnya pun menyampaikan hal sama. Tetapi dirinnya berbeda dimintai uang tersebut.

“Kalau saya mah diminta Rp 2 juta. Dengan alasan, tempat saya paling besar untuk ditutup pembangunan Drainase. Tapi tidak saya kasih, dan biarin saja jalannya masih ada tanah. Daripada kena tipu,” tandasnya.

Seperti diketahui, untuk logo dugaan oknum PNS meminta uang belum diketahui. Karena pemilik usaha di sekitar Jalan Letnan Jidun mengaku tidak melihat secara pasti, logo dari Pemerintah Kota ataupun Provinsi.

“Untuk logo saya tak melihat pasti mas. Yang jelas memakai pakaian berwarna coklat seperti PNS,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Serang-Cilegon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Fransisko menjelaskan, bahwa pengerjaan perbaikan drainase tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). “Jadi yang ngebangun langsung dari pusat, dan tidak ada keterkaitan dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Fransisko juga mengakui, memang benar Jalan di Letnan Jidun adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Tapi kali ini, saya tegaskan bukan kita yang ngebangun. Saya juga meminta tolong kepada rekan-rekan, kalau ada dan bukti pegawai Provinsi Banten dari DPUPR yang nakal, tolong kasih tau saya. Biar langsung saya sikat,” tandasnya. (FEB)


0 Comments

Your email address will not be published.

Slot gacor terbaru Slot gacor hari ini Link slot gacor