SERANG, bantenhariini.com – Dua organisasi mahasiswa Islam mengadakan aksi prihatin atas semakin terpuruknya harga rupiah terhadap Dolar AS.
Pantauan dilokasi, aksi pertama dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Serang di depan gedung DPRD Kabupaten Serang pada pagi hari, Jum’at(7/9). Kemudian aksi selanjutnya dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Serang di sore hari bertempat di depan Kampus A Untirta.
Kedua organisasi itu, senada menyatakan kekhawatirannya akan dampak kenaikan dolar yang tidak diatasi akan bisa memberikan beban kepada seluruh masyarakat.
“Nantinya mata uang rupiah semakin terpuruk terhadap dollar, dan bisa berimplikasi kepada instabilitas ekonomi. Baik pada ruang lingkup perekonomian mikro maupun makro ekonomi, serta pada akhirnya lagi-lagi rakyatlah yang merasakan dampaknya secara langsung,” ujar Ketua KAMMI Serang, Fitra Nugraha sesuasi aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Serang, Jumat(7/9).
Lanjut Fitra, pihaknya menyayangkan sifat pemerintah yang masih fokus dengan pembangunan infrastruktur, melalu pembiayaannya dari hutang negara.
“Karena sejatinya itu malah semakin memperkeruh dan memperburuk kestabilan ekonomi dan keuangan negara, bahkan juga menciptakan ketergantungan masyarakat di Indonesia,” jelasnya.
Fitra juga menegaskan, bahwa KAMMI Kota Serang menuntut kepada pemerintah agar membatalkan pertemuan antara IMF dengan World Bank yang akan dilaksanakan beberapa waktu kedepan, selain itu juga menuntut nasionalisasi aset, terutama di pertambangan.
“Karena Pemerintah itu harus mendorong investor lokal untuk menanamkan modal di Indonesia, lalu harus meningkatkan daya ekspor atas barang jadi. Sehingga pemerintah bisa menurunkan daya impor barang,” tegasnya.
Ditempat berbeda, Ketua HMI MPO Cabang Serang, Ubeidillah menambahkan, kondisi Indonesia saat ini sangat darurat. Ia berargumen, hal tersebut bukan hanya karena melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga karena sikap-sikap abai Pemerintah saat ini.
“Seperti menolak ditetapkannya Lombok sebagai bencana nasional, sedangkan korupsi berjamaah ataupun rusaknya iklim demokrasi dengan adanya tindakan-tindakan persekusi. Sehingga bisa memperparah kondisi Indonesia dengan turunnya nilai rupiah,” jelasnya.
Ubeidillah menyampaikan, Pemerintah saat ini sangatlah tidak pro terhadap rakyat, dikarenakan takut kehilangan kekuasaan dan hilangnya kenyamanan. Sehingga kondisi masyaraat pada sekarang sedang tidak menentu dan juga kesulitan perekonomian.
“Oleh karena itu, dengan sikap tegas kami nyatakan ketidakpercayaan terhadap rezim Pemerintahan yang berkuasa sekarang. Bahkan kita menuntut kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan problematika yang ada serta menghentikan pencitraan,” tandasnya. (FEB).
0 Comments