CILEGON, bantenhariini.com – Mayoritas kelurahan di Kota Cilegon belum memiliki data profil kelurahan di kantornya. Hal itu menghambat rencana pembangunan lantaran informasi data profilnya belum ada.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemerintah Kota Cilegon Randa Linda Komalasari mengatakan, pegawai yang diberikan kewenangan untuk mengisi data profil biasanya setingkat Kepala Seksi Pemerintahan dan juga operator yang ada di masing-masing kecamatan dan kelurahan.
Namun saat ini belum semua pegawai yang ditunjuk mendapatkan pelatihan tersebut.
Sehingga masih banyak di kantor kelurahan yang memiliki dats profil kelurahan.
Sejauh ini, kata Linda, proses pembuatan profil data di kelurahan di Kota Cilegon tidak ditemui kendala apapun.
Karena secara ketentuan dari Kemendagri semua kelurahan di Kota Cilegon sudah memenuhi syarat untuk mengisi profil data kelurahan.
“Jadi tak ada kendala,” katanya usai kegiatan Bimbingan Teknis di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin, (20/8/2018).
Linda menambahkan, melalui bimbingan teknis tersebut, kasi pemerintahan yang ada di kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu
mengetahui hasil data yang sudah dimasukan oleh masing-maisng kelurahan.
“Saya berharap, dengan dikakukanya kegiatan bimbingan teknis, semua Kasi Pemerintahan dapat mengetahui hasil Profil data yang ada di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing,”ujarnya.
Sementara, Pelaksana Harian (PLH) Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan untuk pembangunan di Kota Cilegon agar dapat tepat sasaran.
“Kegiatan pelatihan ini, untuk mempermudah proses pengajuan program pembangunan berikutnya yang ada di Kelurahan di Kota Cilegon,”terangnya.
Menurutnya, pelatihan bimbingan teknis tersebut perlu dikakukan bukan hanya untuk menyempurnakan data yang ada di Kekurahan agar lebih akurat.
Namun juga untuk mempermudah pengajuan program-program yang ada di Kelurhan agar tepat sasaran.
Ati menjelaskan, profil di wilayahnya dibuat untuk melihat program yang ada di masing masing kelurahan dan melihat data insfratuktur dan jumlah penduduk.
Sehingga pemerintah akan lebih mudah melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh kelurahan tersebut. (Rochman/Setia)
0 Comments