Bantenhariini – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) banyak menerima laporan mengenai konflik agraria yang melibatkan praktik mafia tanah. Salah satunya, yang menimpa masyarakat Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKA), Sumatera Selatan.
Kepala Departemen Advokasi KPA, Roni Septian Maulana menilai, meskipun pemerintah reaktif terhadap kasus yang melibatkan mafia tanah, pemerintah tidak memperbaiki sistem internal. Termasuk, tidak melakukan keterbukaan, tidak menegakkan hukum secara tegas, serta tidak menambah pengawasan di lapangan.
“Pemerintah itu reaktif tapi pemerintah sendiri secara sistem internalnya tidak memperbaiki,” ujar Roni saat menjadi pembicara dalam konferensi pers ‘Jaringan Mafia Tanah Dalam Konflik Agraria’ secara virtual, pada Jumat (3/12/2021).
Ia menuturkan, sikap reaktif pemerintah hanya terlihat jika yang menjadi korban praktek mafia tanah adalah pejabat publik, keluarga publik figur, ataupun tokoh-tokoh masyarakat.
“Banyak pemerintah daerah, BPN di daerah maupun di pusat itu reaktif. Reaktif dalam artian mereka itu semacam pemadam kebakaran jika yang menjadi korban itu keluarga pejabat, misalnya ibunda Bapak Dino Patti Jalal. Ataupun keluarga public figure Nirina Zubir. Atau salah satu pemuka agama yang tanahnya menjadi korban mafia tanah juga di Bogor,” kata Roni.
Dia menambahkan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah merupakan upaya yang sia-sia jika sistem internal dan apartur-aparatur yang di bawah tidak dibenahi.
Menurutnya, tidak adanya perbaikan sistem internal menjadikan kerja-kerja pemerintah hanya akan menjadi ‘pemadam kebakaran’, tidak menjadi alat pencegah praktek mafia tanah.
Lebih lanjut ia menyebut, konflik-konflik agraria struktural, kemiskinan, kriminalisasi, bahkan pembunuhan dapat diantisipasi oleh pemerintah dengan memberantas praktek mafia tanah.
“Bagaimanapun itu, semua akan kembali lagi ke tanggung jawab pemerintah, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku pemilik kewenangan di dalam pengaturan administrasi pertanahan di Indonesia,” imbuhnya. (red)
0 Comments