JAKARTA — Langkah perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, melainkan sekadar kebutuhan konsolidasi politik semata.Penilaian tersebut diungkapkan oleh sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk “Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit” yang digelar oleh Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di Logika Kopi, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, berpandangan bahwa arah reshuffle kabinet tidak bisa hanya dibaca dari pergantian nama menteri, melainkan juga harus dilihat dari konfigurasi politik yang menyertainya.
Menurutnya, reshuffle yang strategis dan substantif seharusnya dilakukan untuk mewujudkan visi-misi presiden secara lebih cepat dan akseleratif.
“Kalau reshuffle strategis substantif itu ya memang reshuffle yang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi presiden yang lebih cepat, hemat waktu, dan juga akseleratif,” ujar Ray.
Ia menambahkan bahwa perombakan kabinet dalam dua pekan terakhir lebih mencerminkan kompromi politik antarpartai koalisi dibandingkan perubahan substantif berbasis kinerja pemerintahan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh, secara tegas menyatakan bahwa konsolidasi struktur politik di dalam lingkaran kekuasaan selalu berorientasi pada kepentingan elit, bukan masyarakat.
“Yang namanya suatu konsolidasi struktur politik di dalam konteks kekuasaan itu sudah pasti menjadi kepentingan elit. Tidak akan rakyat menikmati daripada konsolidasi ini semua, tidak akan,” kata Poempida.
Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti frekuensi perubahan susunan pemerintahan yang mengindikasikan adanya persoalan dalam proses penempatan pejabat.
Ia menilai pergantian jabatan seharusnya fokus menyelesaikan persoalan publik secara konkret, termasuk reformasi institusi hukum dan kepolisian, alih-alih berhenti pada kompromi politik.
Dalam forum yang sama, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies, Edy Mulyadi, turut mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan gagasan politik serta ekonomi ke dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sembari menyoroti dinamika hubungan antarkelompok politik di sekitar kekuasaan.***
0 Comments