SERANG, bantenhariini.com – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), puluhan mahasiswa UIN SMH Banten turun ke jalan. Mereka menyampaikan aspirasi UUD No 3 tahun 2004, Pasal 28 C, dan Pasal 31 ayat 1.
Ketua Koordinator Aksi, Rega Januar Al Falim mengatakan, faktanya yang ada untuk sekolah siswa SMA dan SMK Negeri di Banten sudah tidak gratis dan harus membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Padahal, sambungnya, saat masih dipegang oleh tiap Kabupaten dan Kota, penerapan sekolah gratis itu ada. “Tapi, kenapa sekarang di pegang oleh Provinsi malah bayar SPP, dan tidak sesuai dengan UUD no 3 tahun 2004,” ungkap Rega Januar saat aksi di depan kampus UIN SMH Banten, Rabu(2/5/2018).
Seperti diketahui, kata Rega, Pasal 28 C yaitu untuk setiap orang berhak mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai kualitas hidup, demi kesejahteraan manusia. Sedangkan Pasal 31 ayat 1, masih dikatakan Rega, warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.
“Dua pasal itu, telah diberlakukannya pada UUD No 3 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tapi wujud sekolah gratis belum tercipta di Banten,” jelasnya.
Lanjut Rega, apalagi momen hari pendidikan pada kali ini, harus menyoroti pendidikan di Indonesia yang semakin darurat khususnya di Provinsi Banten. “Kami menginginkan kualitas pendidikan yang merata harus diperbaiki oleh pemerintah bagaimana yang tertuang dalam UUD No 3 alinea ke- 4 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya.
Adapun tuntutan puluhan mahasiswa UIN SMH Banten itu yakni kesejahteraan guru honorer, stop kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan, alokasi dana APBD 20% harus terealisasi, wujud pendidikan gratis, dan tingkatkan sarana prasarana di setiap sekolah di Banten. (Feb/Setia)
0 Comments