SERANG, bantenhariini.com – Anggaran dana kesehatan di Banten menjadi sorotan khusus, bagi Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Organisasi Banten Bersih.
Dikarenakan sepanjang 2010-2018, terdapat 11 kasus sektor kesehatan. Dengan memakan anggaran sebesar Rp 112 Miliar dan terdapat 24 tersangka.
Hal tersebut disampaikan oleh, Koordinator Banten Bersih, Gufroni, seusai acara diskusi Publik bersama ICW, di cafe Kebun Kubil, Kota Serang, Kamis (22/11).
Lanjut Gufroni, korupsi dana kesehatan di Banten sudah sangatlah membahayakan, karena hampir di setiap daerah banyak sekali korupsi di bidang kesehatan. “Mulai dari pembangunan Puskesmas, alat kesehatan, dana jasa pelayanan, sampai pengadaan genset untuk rumah sakit,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Aktivis ICW Banten, Ade Irawan menambahkan, bahwa anggaran dana kesehatan di Banten rawan terjadi korupsi. Sebab, Banten masuk dalam 5 sektor paling besar potensi korupsi.
Hal itu pun, kata Ade, berdasarkan analisa dari hasil penegakan hukum oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan, penegakkan hukum banyak menangkap pejabat yang menempati dinas sampai oknum rumah sakit. Item objek yang paling rawan terjadinya korupsi terdapat di pengadaan alat kesehatan dan obat. “Dua bagian ini, alat kesehatan dan obat paling rawan dikorupsi. Karena anggaran besar ada di situ,” kata Ade Irawan, saat memaparkan dalam diskusi publik dengan tema sakitnya korupsi Kesehatan di Banten.
Ade menjelaskan, modus korupsi yang biasa dipakai yaitu, membeli alat-alat kesehatan lebih murah dengan mark up harga. Kemudian pengadaan obat, dengan cara membeli obat dengan harga murah karena memiliki waktu kadaluarsa yang singkat. “Sehingga mereka tidak ketauan telah menggelapkan dana, dan sulit diawasi. Karena telah memakai mark up harga,” jelasnya.
Ditempat sama, Inspektur Pembantu Wilayah IIII, Inspektorat Banten, Dicky Hardiana mengakui, bahwa memang banyak sekali Korupsi bidang kesehatan di Banten, dan di daerah tangerang selatan. Hal itu karena, memang adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran yang ada di Banten. Misalkan, pengadaan alat operasi, tidak menghitung soal kebutuhan listrik dan elemen pendukungnya sampai ketersediaan SDM dan operasional. “Perencanaan juga kurang cermat dan tidak memahami pengetahuan dasar. Sehingga mudah di mark up harganya,” tandasnya. (FEB)
0 Comments