Banyak Siswa yang Tidak Mampu Tebus Ijazah, Walikota Cilegon Ambil Tindakan


0

CILEGON, Bantenhariini – Meski mendapat julukan sebagai Kota Baja lantaran memiliki banyak industri padat modal. Kota Cilegon masih menyisakan kesenjangan sosial di masyarakat, dan memiliki angka kemiskinan yang tinggi. 

Hal itu dikatakan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian pada kegiatan pemberian prestasi dan penghargaan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digelar di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (25/11/2021).

“Saya kaget ketika saya berkunjung,ternyata banyak siswa miskin yang memang sudah lulus, tapi ijazahnya belum ditebus,” katanya.

Menurut Helldy, Cilegon merupakan kota dengan potensi yang sangat besar. Apalagi jika pendapatan asli daerah (PAD) dapat dioptimalkan secara benar. “Cuma kok masih ada saja siswa miskin yang tidak bisa nebus ijazah,” ujar Helldy.

Atas hal itu, Helldy meminta kepada Dinas Pendidikan (Dindik) agar bisa membantu para siswa miskin yang tidak mampu menebus ijazah. “Para siswa miskin ini kan ketika mau lamar kerja, harus foto copy ijazahnya. Karena yang aslinya tidak bisa diambil lantaran belum ditebus,” imbuh Helldy.

Sementara, Kepala Dindik Cilegon Heni Anita Susila menyatakan, terkait apa yang disampaikan walikota, pihaknya harus menginventarisir terlebih dulu. “Ya harus diinventarisir dulu ada berapa,” terang Heni.

Ketika ditanya apakah itu tidak bertabrakan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kata Heni, pihaknya hanya membantu warganya terkait ketidakmampuan menebus ijazah. “Kalau urusan pendidikannya memang itu kewenangan provinsi,” tandasnya.

Diketahui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (mm) 


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *