Perjanjian Lisan: Sah di Mata Hukum, Lemah di Meja Hijau


Nama : muflihah

Program studi: ilmu hukum

Nim: 241090200185

Serang – Pernah meminjamkan uang ke teman hanya dengan modal “tenang aja, pasti gue balikin”? Atau menyewa kos dan menyepakati harga cukup lewat obrolan dengan pemilik? Hampir semua dari kita pernah melakukannya, dan hampir semua merasa itu wajar.

Saya berpendapat sebaliknya: kebiasaan ini adalah salah satu sumber sengketa perdata paling sepele sekaligus paling bisa dicegah di masyarakat kita.

•Hukum menghargai janji lisan

Mari mulai dari fakta hukumnya. Perjanjian lisan sah. Pasal 1320 KUHPerdata hanya mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Tidak ada kewajiban tertulis untuk kebanyakan perjanjian, sebab hukum perjanjian kita menganut asas konsensualisme: perjanjian lahir sejak para pihak sepakat.

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

KUHPerdata bahkan mengakui kenyataan bahwa orang sering bersepakat tanpa tulisan.

Dalam sewa-menyewa, misalnya, Pasal 1571 mengatur bahwa sewa yang dibuat tanpa tulisan tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, kecuali pihak yang menyewakan memberitahukan lebih dulu dengan memperhatikan tenggang waktu menurut kebiasaan setempat.

Artinya, pembuat undang-undang sadar betul bahwa perjanjian lisan itu lazim.

•Ironi pembuktian

Di sinilah letak ironinya. Hukum menghargai janji lisan, tetapi hukum acara mempersulit siapa pun yang mencoba menagihnya. Pasal 1865 KUHPerdata membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan.

Pasal 1866 membatasi alat bukti pada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Lalu ada Pasal 1905, yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya.

Padahal, dalam perjanjian lisan antara dua orang, sering kali tidak ada orang ketiga yang menyaksikan.

Menurut saya, ini bukan sekadar soal teknis. Ini cermin ketimpangan antara hukum materiil dan hukum formil kita.

Hak diakui, tetapi jalan untuk menegakkannya sempit.

Orang yang jujur dan percaya pada kata-kata justru paling dirugikan.

Sebaliknya, pihak yang ingkar cukup menyangkal dengan tenang dan membiarkan lawannya kesulitan membuktikan.

•Tiga situasi yang sering terjadi

Utang-piutang antarteman, Seseorang meminjamkan uang beberapa juta, dengan alasan “kita kan teman”. Saat ditagih, peminjam mengaku itu pemberian, atau mengaku sudah mengembalikan.

Pemberi pinjaman harus membuktikan adanya pinjaman, sementara tidak ada kuitansi, tidak ada saksi, dan transfer bank pun tidak otomatis menjelaskan hubungan hukum di baliknya.

Sewa kos atau kontrakan. Harga, lama sewa, dan kewajiban memperbaiki kerusakan hanya disepakati lewat obrolan. Ketika pemilik tiba-tiba menaikkan harga atau meminta penyewa pergi, masing-masing mengingat kesepakatan yang berbeda, dan tidak ada dokumen untuk menengahi Pekerjaan lepas.

Seorang desainer atau penulis mengerjakan proyek berdasarkan kesepakatan lisan. Setelah pekerjaan selesai, klien menolak membayar dengan dalih hasilnya tidak sesuai harapan.

Desainer yang menggugat wanprestasi harus membuktikan lebih dulu adanya perjanjian, nilainya, dan isinya.

Tanpa bukti cukup, gugatan bisa kandas bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak mampu membuktikan kebenarannya. (Situasi-situasi ini ilustrasi; untuk versi final sebaiknya ditambah satu putusan nyata.)

•Bantahan

“Ini soal budaya kepercayaan”Sebagian orang akan membela budaya kita: masyarakat Indonesia berlandaskan kepercayaan dan kekeluargaan, jadi meminta kontrak tertulis terasa seperti menuduh. Argumen ini patut dihargai.

Rasa saling percaya memang modal sosial yang berharga.

Tetapi saya melihat kekeliruan mendasar di sini: kontrak tertulis bukan lawan dari kepercayaan, melainkan alat untuk merawatnya.

Banyak hubungan pertemanan dan bisnis hancur bukan karena niat jahat, melainkan karena dua orang jujur mengingat kesepakatan yang berbeda. Ingatan manusia itu selektif, apalagi ketika ada kepentingan uang di dalamnya. Catatan tertulis melindungi kedua belah pihak dari memori mereka sendiri.

•Apakah teknologi menyelamatkan kita?Pesan singkat, surel, dan rekaman memang dapat menjadi bukti. UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, selama keaslian dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

Namun menjadikan tangkapan layar sebagai pengganti kontrak adalah kebiasaan yang berisiko. Bukti digital bisa dipersoalkan keasliannya, bisa terpotong dari konteks, dan jarang memuat seluruh isi kesepakatan: berapa nilainya, kapan tenggatnya, apa akibat kalau terlambat. Ia pelengkap, bukan pengganti.

•Siapa yang harus berbenah?*Menurut saya ada tiga pihak. Pertama, masyarakat, yang perlu mengubah anggapan bahwa menulis kesepakatan itu berlebihan.

Satu halaman berisi siapa melakukan apa, berapa nilainya, dan kapan jatuh tempo sudah jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

Simpan kuitansi, simpan bukti komunikasi, dan untuk transaksi bernilai besar gunakan akta di bawah tangan atau akta notaris.

Kedua, institusi pendidikan dan pemerintah, yang seharusnya memberi literasi kontrak dasar kepada warga, bukan hanya kepada mahasiswa hukum.

Selama ini pengetahuan hukum perjanjian terasa eksklusif, padahal setiap orang membuat perjanjian hampir setiap hari.

Ketiga, para praktisi dan hakim, yang perlu lebih peka menilai persangkaan dan itikad baik dalam sengketa lisan, agar pembuktian tidak berubah menjadi tembok bagi pihak yang sebenarnya benar.

•Penutup

Kita sering menganggap hukum sebagai urusan nanti, urusan kalau sudah ada masalah. Padahal hukum paling berguna justru sebelum masalah itu datang. Menulis kesepakatan adalah bentuk paling murah dari perlindungan hukum.Hukum memang melindungi mereka yang sepakat, tetapi pengadilan hanya melindungi mereka yang bisa membuktikan. Kepercayaan itu baik, tetapi bukti jauh lebih aman.***

Comments

comments


0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *